Selasa, 20 Desember 2011

PANCASILA DALAM KONTEKS PERJUANGAN BANGSA

A. Pengantar

Pancasila sebagai dasar Negara RI sebelum disahkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah ada dan dihayati
dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat. Berdasarkan kenyataan
tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara komprehensif dan integral terutama
dalam kaitannya dengan Pembentukan Watak Bangsa (National and Character Building),
yang akhir-akhir ini menunjukan adanya penurunan kadar nilai (dekadensi/degradasi)
kebangsaan, maka mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia
guna menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, heroik dan patriotik. Proses terjadinya
bangsa dan negara melalui proses sejarah yang panjang yaitu sejak zaman kerajaan telah
mulai nampak dasar-dasar kebangsaan Indonesia, walaupun masih bersifat lokal
(kedaerahan).
Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern baru dirintis oleh para pejuang
bangsa, yang dimulai dengan pergerakan nasional yaitu kebangkitan nasional pada tahun
1908 (lahirnya Boedi Oetomo), kemudian diikrarkan melalui Sumpah Pemuda tanggal 28
Oktober 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia terwujud
pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan diri merdeka (proklamasi) dan
tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah resmi menjadi Negara, baik secara defacto
(factual) maupun dejure (yuridis).

B. Zaman Kerajaan-Kerajaan

1. Kerajaan Kutai

Kerajaan ini dibangun pada tahun 400 M, dengan rajanya yang pertama adalah
Kudungga yang kemudian digantikan oleh Mulawarman dan Aswawarman. Kerajaan
Kutai adalah yang pertama kali membuka sejarah bangsa Indonesia dengan
menunjukkan nilai sosial politik (bentuk kerajaan ), nilai keTuhanan berupa
pengembangan agama Buddha, kenduri dan sedekah kepada para brahmana.

2. Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Balaputra Dewa dari Wangsa Syailendra (600-
1400) jaman kerajaan Mataram Kuno (Mataram Hindu). Menurut Moh. Yamin, berdirinya
negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan lama. Negara
kebangsaan Indonesia terbentuk melalui Tiga tahap yaitu :

Pertama Zaman Kerajaan Sriwijaya yang bercirikan Kedatuan, Kedua Negara
kebangsaan pada zaman Kerajaan Majapahit yang bercirikan Keprabuan, dan Ketiga
adalah Negara Kebangsaan (Nation State) Modern yakni Indonesia Merdeka yang pada
tanggal 18 Agustus 1945 telah sah menjadi sebuah Negara.
Nilai-nilai yang bisa kita petik dari kerajaan Sriwijaya, antara lain:

1. Nilai nasionalisme yang berhubungan dengan kerajaan yang berciri Kedatuan.
2. Kerajaan Sriwijaya adalah Kerajaan Maritim yang mengandalkan kekuatan laut, memegang kunci lalu lintas disekitar Selat Sunda bahkan Selat Malaka.
3. Di dalam sistem pemerintahannya sudah terdapat pengurus pajak, harta benda Kerajaan, rohaniwan menjadi pengawas pembangunan rumah-rumah ibadat.
4. Kerajaan Sriwijaya telah mempunyai cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu Negara, tertuang dalam bunyi slogan Marvuat vanua Criwijaya
siddhyatra subhiksa ( Suatu cita-cita Negara yang adil dan makmur) .


3. Kerajaan Majapahit

Pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya
di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Pada masa
kejayaannya wilayah Majapahit membentang dari semenanjung Melayu sampai ke
Kalimantan Utara. Pada masa itu Mpu Prapanca menulis Kitab Negarakertagama (1365)
yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila, Mpu Tantular menulis buku Sutasoma, yang
di dalamnya ditemukan seloka persatuan nasional, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang bunyi
lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua, yang artinya, walaupun
berbeda namun satu jua. Dari seloka ini menunjukan bahwa kerajaan Majapahit sudah
menganut paham demokrasi, yakni adanya toleransi dan mengakui adanya perbedaan
antara agama Budha, Hindu dan Islam yang dianut oleh kerajaan Samudera Pasai (Aceh).
Patih Gadjah Mada mempunyai cita-cita ingin mempersatukan seluruh Nusantara Raya,
dengan bersumpah (Sumpah Palapa) “Saya tidak akan makan buah Palapa (kelapa)
jikalau belum seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan Negara, jikalau Gurun,
Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik belum
dikalahkan.” Kerajaan Majapahit juga membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan
mancanegara, antara lain Tiongkok, Ayodya, Champa, dan Kamboja.

C. Zaman Penjajahan

Pada awalnya bangsa asing (Portegis dan Belanda) datang di Indonesia hanya untuk
berdagang yang kemudian berubah meningkat menjadi praktek penjajahan. Untuk
menghindari persaingan di kalangan mereka sendiri (Belanda), maka didirikanlah kongsi atau perkumpulan dagang yang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau
KongsiDagang Belanda, di kalangan rakyat terkenal dengan sebutan Kompeni.
Praktek-praktek VOC sudah mulai dengan paksaan-paksaan, tindakannya bukan
lagi sebagai pedagang, tetapi sudah menampakkan jati dirinya sebagai penjajah
(imperialisme). Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad yang menjadikan
rakyat sengsara. Di mana-mana banyak terjadi perlawanan dan pemberontakan dari seluruh
penjuru nusantara, dengan tujuan mengusir penjajah dari bumi nusantara. Untuk
melanggengkan kekuatan dan kekuasaanya, Belanda menggunakan taktik/strategi, antara
lain dengan devide et empera (politik adu domba), monopoli (pembeli tunggal), benteng
stelsel (penyempitan gerak) dan kultur stelsel (tanam paksa).

D. Kebangkitan Nasional

Pergerakan nasional di tanah air dilatarbelakangi adanya pergolakan kebangkitan
dari Dunia Timur, yaitu munculnya kesadaran akan kekuatannya sendiri, antara lain dari
Filipina (1898) yang dipimpin oleh Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia
(1905), Sun Yat Zen dari China melawan Jepang (1911) , India yang dipelopori oleh Nehru
dan Mahatma Gandhi melawan Inggris. Adapun di Indonesia pergerakan nasional yang
merupakan kebangkitan akan kesadaran kebangsaan (nasional) dipelopori oleh dr. Soetomo
dan dr. Wahidin Soediro Hoesodo dengan nama Boedi Oetomo (BO) yang didirikan pada
tanggal 2 Mei 1908. Asas yang digunakan adalah kooperatif serta bertujuan mengangkat
derajat bangsa Indonesia agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Hanya dengan melalui
pendidikan cita-cita ini akan tercapai. Setelah itu muncul pergerakan-pergerakan lain, yakni
SDI, SI, Indische Partij dan seterusnya. Pada mulanya pergerakan-pergerakan itu
berasaskan kooperatif, namun perkembangannya berubah menjadi non kooperatif, awalnya bertujuan hanya berhubungan dengan perdagangan, sosial, agama dan pendidikan, namun
kemudian meningkat menjadi sebuah tuntutan politik, yaitu Indonesia Merdeka.
Tujuan merdeka diekspresikan dengan kata-kata yang dipelopori oleh kaum muda
dari seluruh nusantara, dari Jawa Jong Java, dari Ambon Jong Ambon, dari Sulawesi Jong
Celebes, dari Sumatra Jong Sumatra, sedangkan tokoh-tokoh pemudanya antara lain Moh.
Yamin, Wongsonegoro, dan Kuncoro Probopranoto. Perjuangan rintisan kesatuan nasional
para pemuda dimanifestasikan dalam bentuk ikrar, maka pada kongres Pemuda ke II pada
tanggal 28 Oktober 1928, ikrar tersebut diwujudkan dalam Sumpah Pemuda, berisi
Berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia dan bertanah air
satu, tanah air Indonesia, bersama itu pula dikumandangkan Lagu Indonesia Raya ciptaan
W R Supratman..

E. Zaman Penjajahan Jepang

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Tiga A, Nippon cahaya Asia,
Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia, serta mengaku sebagai saudara tua
Bangsa Indonesia. Dalam perang melawan Sekutu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis dan
Belanda), Jepang mulai terdesak, maka untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang
menjajikan kemerdekaan.
Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang
Hirohito, beliau memberi hadiah ulang tahun untuk Bangsa Indonesia, yaitu janji kedua
dari pemerintah Jepang berupa “Kemerdekaan tanpa syarat” melalui Maklumat Gunseikan
(Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura),
No. 23. Dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan
memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan dianjurkan untuk berani mendirikan Negara Indonesia Merdeka dihadapan musuh-musuh Jepang, yaitu Sekutu yang di dalamnya
terdapat kaki tangannya, yaitu NICA (Nitherlands Indie Civil Administration).
Realisasi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, berupa dibentuknya suatu
badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zyunbi
Tyosakai, yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat.

1. Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI dilaksanakan selama empat hari berturut-turut dari tanggal 29 Juni
sampai pada tanggal 1 Juni 1945, yang agenda utamanya adalah pemaparan Rumusan
Calon Dasar Negara.
Pemaparan rumusan calon dasar Negara adalah sebagai berikut:
a. Rumusan Moh. Yamin (29 Mei 1945)
Rumusan ini dikemukakan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal
29 Mei 1945 oleh Moh. Yamin berupa rumusan calon dasar negara yang berisikan
lima dasar Negara Indonesia merdeka, yakni:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan.
Setelah berpidato mengemukakan rumusan calon dasar Negara Indonesia merdeka
beliau juga mengusulkan tertulis mengenai rancangan UUD RI, dari rancangan UUD
tersebut tercantum rumusan Lima Asas atau Dasar Negara, sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
Berbeda dengan Moh. Yamin, beliau tidak mengemukakan rumusan calon dasar
Negara, tetapi hanya mengemukakan teori-teori Negara sebagai berikut:

1. Teori Negara Perorangan (Individualis)
Teori ini diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), JJ Rousseau (abad 18), Hebert
Spencer (abad 19) dan H.J Laski (abad 20). Menurut mereka, Negara adalah masyarakat
hukum (legal society) yang disusun atas kontrak (teorinya disebut Kontrak Sosial/Contract
Social) antara seluruh individu dengan pemerintah atau penguasa. Paham ini banyak dianut
oleh negara-negara di Eropa dan Amerika.

2. Paham Negara Kelas atau Teori Golongan (Class Theory)

Teori ini diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin yang mengatakan bahwa
negara adalah alat dari suatu golongan atau kelas (Borjuis) iuntuk menindas kelas yang
yang lain (Proletar). Negara kapitalis adalah alat kaum borjuis, maka ajaran Marxis
menganjurkan kaum proletar (kaum yang tidak memiliki modal) meraih kekuasaan dengan
jalan ganti menindas kaum borjuis, class action (gerakan massa) atau revolusi. Paham ini
populer dengan istilah Komunis. Paham ini dianut oleh negara China, Kuba, Korea Utara.

3. Paham Negara Integralistik

Paham ini diajarkan Spinoza, Adam Muller dan Hegel (abad 18-19). Menurut
paham ini Negara bukan menjamin perseorangan atau golongan, tetapi menjamin
kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan
masyarakat integral, dengan segala golongan, bagian yang anggotanya saling berhubungan
dan merupakan kesatuan organis. Negara memberi penghidupan bangsa seluruhnya, negara
tidak memihak salah satu golongan/kelompok, yang terpenting bahwa negara menjaga dan
menjamin keselamatan hidup bangsa sebagai suatu persatuan (Sekretaris Negara, 1995:33).
Di Indonesia dihindarkan adanya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Yang
dimaksud dominasi mayoritas adalah suatu kelompok yang jumlahnya banyak (besar)
memegang peranan penting dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara dan
mengabaikan kepentingan kelompok yang jumlahnya kecil. Misal: jaman Orde Baru
dikenal Partai Golongan Karya sebagai Partai Single Mayority, sehingga di dalam segala
pengambilan keputusan selalu menang. Timbulnya dominasi mayoritas merupakan
kosekuensi logis dari hasil demokrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan tirani
minoritas, adalah kelompok yang jumlahnya kecil, tetapi memegang peranan penting,
karena segala kebijakan yang akan diambil mempengaruhi tata kehidupan masyarakat
pada umumnya. Misal: pemgambilan keputusan dari Pengusaha, tentang kenaikan harga
minyak goreng akan berpengaruh dalam sektor usaha (ekonomi) masyarakat.
c. Ir Soekarno (1 Juni 1945)
Dalam pidatonya, Ir. Soekarno mengajukan rumusan calon dasar Negara dengan
lima asas yang diberi nama PANCASILA. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:
1. Nasionalisme atau Kebangsaan
2. Internationalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
2. Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)
Panitia Sembilan yang diketahui oleh Ir. Soekarno menyetujui Rancangan
Pembukaan Hukum Dasar, rancangan Preambule UUD, yang bunyinya sebagai berikut:
“……. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada: Ketuhanan dengan menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”
Beberapa keputusan penting hasil sidang kedua BPUPKI adalah:

1. Pada tanggal 10 Juli 1945 menghasilkan keputusan, yaitu tentang Wilayah
Negara Baru. Ada tiga usulan:
a). Daerah Hindia Belanda yang dulu,
b). Hindia
Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara Borneo Inggris), Irian Timur,
Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarntya dan
c). Hindia Belanda ditambah
Malaya dan dikurangi Irian Barat. Berdasarkan hasil pemungutan suara dari 66
suara , yang memilih kelompok a) berjumlah 19, yang memilih kelompok b) 39
(terbanyak) , yang memilih c) sebanyak 6 suara lain-lain daerah I serta blangko 1. Jadi sebagian besar dari mereka menghendaki Wilayah Indonesia Raya yang
mampu mempersatukan seluruh kepulauan Indonesia.
Keputusan-keputusan yang lain, adalah:

1. Membentuk Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno
2. Membentuk Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta
3. Membentuk Panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso
4. Panitia Perancang UUD pada tanggal 14 Juli 1945 melaporkan, bahwa Susunan

UUD diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu: (a). Pernyataan Indonesia merdeka,
berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda, (b). Pembukaan yang
berisi Dasar Negara Pancasila dan (c). Pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

F. Proklamasi Kemerdekaan

Kemenangan Sekutu dalam perang dunia ke II membawa hikmah bagi bangsa
Indonesia, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr.
Radjiman berangkat ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi. Pada tanggal 9
Agustus 1945 Jenderal Terauchi memberikan tiga keputusan:
1. Soekarno sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai
wakilnya dan Dr. Radjiman sebagai anggota.
2. Panitia boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945.
3. Cepat atau tidak pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia.
Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran kepada
orang banyak, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung
berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah
dari Jepang, melainkan atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

G. Sidang PPKI

Sehari setelah proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI yang
pertama kali mengadakan sidang, sebelum sidang resmi membahas beberapa perubahan
yang terkait dengan rancangan naskah Pembukaan UUD 1945 yang dikenal dengan nama
Piagam Jakarta (Jakarta Charter), terutama Sila Pertama Pancasila dengan menghilangkan
tujuh kata menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkat mufakat, keiklasan dan moral luhur
para Pendiri Bangsa, terutama dari golongan Islam yang menyetujui Sila Pertama
menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi kesatuan dan persatuan Indonesia, mengingat
bahwa saudara kita terutama dari wilayah Timur banyak yang tidak beragama Islam.
(1). Sidang Pertama 18 Agustus 1945
Sidang ini dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:
a. Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi:
1. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta, yang kemudian
berfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945.
2. Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan
Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami perubahan karena
berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai
Undang-Undang Dasar 1945.
b. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai
Badan Musyawarah Darurat, yang fungsinya seperti MPR.
Maka sejak tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah sah (legal) menjadi sebuah
Negara (State), dengan bentuk pemerintahan Republik, dan bentuk Negara Kebangsaan
(Nation State), baik secara defacto maupun dejure, karena telah memenuhi syarat utama
terbentuk/berdirinya sebuah negara, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pemerintahan (Government),presiden, wakil presiden dan KNIP
2. Adanya Rakyat (People) Indonesia
3. Adanya Wilayah (Teritorial), bekas jajahan Belnda.

Dari tiga syarat utama sudah terpenuhi, tetapi masih ada syarat khusus (tambahan)
sebagai syarat yang ke empat, yakni adanya pengakuan kemerdekaan dari negara lain,
sebab tanpa adanya pengakuan Negara lain Indonesia akan kesulitan membangun
hubungan diplomatik dan membuat perjanjian dengan negara lain, (Traktat/Treaty) baik
yang bersifat bilateral maupun multilateral.
Selain itu, pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menyiratkan:
(1). Bentuk Negara Indonesia adalah : Negara Kesatuan-Negara Kebangsaan
(2). Bentuk Pemerintahan Indonesia : Republik
(3). Bentuk Wilayah Indonesia : Kepulauan
(4). Sistem Kabinet Indonesia : Presidensiil
(5). Dasar Negara Indonesia : Pancasila
(6). Lagu Kebangsaan Indonesia : Indonesia Raya
(7). Lambang Dasar Negara Indonesia : Burung Garuda
(8). Semboyan Negara Indonesia : Bhinneka Tunggal Ika
(9). Bahasa Nasional/Persatuan : Bahasa Indonesia
(10). Pololitik Luar Negeri : Bebas – Aktif
(11). Sistem Pemerintahan/Politik : Demokrasi/Trias Politika

2. Sidang kedua (19 Agustus 1945)
Pada sidang yang kedua ini PPKI berhasil nenentukan ketetapan sebagai berikut:
1. Tentang provinsi, dengan pembagian sebagai berikut:
a). Jawa Barat
b). Jawa Tengah
c). Jawa Timur
d). Sumatra
e). Borneo (Kalimantan)
f). Sulawesi
g). Maluku
h). Sunda
Hasil sidang lainnya adalah dibentuknya Kementrian atau Departemen yang meliputi :
1. Departemn Luar negeri
2. Departemen Dalam Negeri
3. Departemen Kehakiman
4. Departemen Keuangan
5. Departemen Kemakmuran
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan
8. Departemen Sosial
9. Departemen Pertahanan
10. Departemen Penerangan
11. Departemen Perhubungan
12. Departemen Pekerjaan Umum
1. Sidang Ketiga (20 Agustus 1945)
Pada sidang yang ketiga ini PPKI melakukan pembahasan tentang Badan Penolong
Keluarga Korban Perang, yang menghasilkan putusan terdiri dari 8 pasal, salah satu pasal
tersebut adalah pasal 2 yang menyebutkan perlunya pembentukan suatu badan yang disebut
Badan Keamanan Rakyat.
4. Sidang Keempat (22 Agustus1945)
Pada sidang yang keempat ini mengagendakan pembahasan tentang Kedudukan
KNIP, hasil keputusannya KNIP Pusat berkedudukan di Jakarta.
H. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Secara ilmiah proklamasi kemerdekaan mengandung pengertian sebagai berikut:
(a). Dari sudut Ilmu Hukum (Yuridis) Proklamasi merupakan saat tidak berlakunya
tertib hukum kolonial, dan mulai berlakunya tertib hukum nasional (Indonesia).(b). Secara politis ideologis Proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia
terbebas dari penjajahan dan mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasibnya
sendiri dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.
Setelah proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih
menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda yang ingin kembali menanamkan kekuasaannya,
bahkan secara licik mempropagandakan kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang.
Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI
mengeluarkan 3 buah maklumat:
(1). Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan
kekuasaan luar biasa dari Presiden. Kemudian Maklumat tersebut memberikan
kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh KNIP.
(2). Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, tentang Pembentukan Partai Politik
yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat adanya anggapan bahwa
salah satu ciri Demokrasi adalah Multi Partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya
agar dunia barat menilai, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi.
(3) Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini
adalah mengubah Sistem Kabinet Presidentiil menjadi Sistem Kabinet Parlementer
yang berdasarkan pada asas demokrasi liberal.
Keadaan yang demikian membawa ketidak stabilan di bidang politik. Berlakunya
Kabinet Parlementer jelas-jelas menyimpang dari konstitusi UUD 1945, serta ideologi
Pancasila. Sejak keluarnya 3 Maklumat tersebut Dasar Negara Indonesia mengalami
perubahan sampai puncaknya pada tanggal 5 Juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit
Presiden. Adapun kronologis perubahan Dasar Negara itu adalah sebagai berikut:
1. Periode 27 Desember 1945 – 17 Agustus 1945
Dengan adanya Perjanjian Linggarjati, Perundingan Roem-Royen dan KMB, maka
bentuk Pemerintahan Indonesia menjadi SERIKAT, yakni RIS (Republik Indonesia
Serikat) dengan Sistem Kabinet Parlementer.
2. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Pemerintahan dan UUD yang bersifat Liberal/Serikat (Kabinet Parlemeter)
dirasa tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, maka bentuk undang-undang
yang dipakai adalah UUDS, dengan Badan Konstituante sebagai badan yang bertugas me
nyusun Undang-Undang Dasar yang baru.
3. Periode 5 Juli 1959 Sampai Sekarang
a). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – kembali ke UUD 1945 serta membubarkan Badan
Konstituante, karena tidak mampu menyusun UU Baru.
b. Pasca Dekrit Presiden 1959 - Sekarang
Sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang UUD 1945
mengalami empat (4) kali perubahan (amandemen), ini dilakukan sebagai realisasi dan
manifestasi aspirasi semangat reformasi.
Ada beberapa alasan UUD 1945 di amandemen :
1. Untuk menyesuaikan tuntutan jaman, yang meliputi berbagai aspek kehidupan.
2. Ada beberapa pasal dan ayat yang bertentangan dengan demokrasi, yang
memberi peluang untuk melanggengkan kekuasaan
3. Diantara pasal satu dengan yang lainnya ada yang bersifat kontradiksi dan
bermakna bias./ganda.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar